Taiwan Alami Krisis PMA Akibat Pandemi + Kebijakan Zero Cost Indonesia

Dari seluruh PMA rumah tangga di Taiwan saat ini, 75% merupakan PMI, namun akibat dampak protokol pandemi di area perbatasan serta tuntutan pemerintah Indonesia kepada Taiwan terkait kebijakan Zero Cost, pengiriman PMI pengasuh telah ditangguhkan sejak Maret lalu, mengakibatkan lonjakan permintaan.

Video : Warta Berita

Taiwan dibebaskan dari Zero Cost bila upah PMI naik menjadi NT$ 20.000

Kendati demikian, situasi ini telah berputar haluan. Setelah melalui serangkaian negosiasi antara pemerintah Taiwan dan Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) menyampaikan, Indonesia telah menyatakan secara tertulis bahwa Taiwan dibebaskan dari penerapan Zero Cost. Pengiriman PMI ke Taiwan akan dilanjutkan selama Taiwan bersedia membantu menambah upah PMI perawat menjadi NT$ 20.000.

Kepala Badan Pengembangan Tenaga Kerja, MOL // Su Yu-guo menyampaikan, “jumlah majikan yang sedang menunggu saat ini adalah sekitar 64.000 orang. Kami perkirakan hingga akhir tahun jumlahnya menjadi sekitar 100.000 orang.”

MOL: Ajukan proposal penyesuaian upah perawat migran dan program subsidi

Ditegaskan oleh MOL, pihaknya akan segera mencanangkan proposal penyesuaian upah perawat migran dan program subsidi sesuai dengan resolusi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk meringankan beban majikan berekonomi lemah. Proposal akan segera dikirim kepada unit terkait untuk dibahas.

Peneliti Taiwan International Workers’ Association // Wu Jing-ru menjelaskan, “jaminan terhadap perawat migran sangat buruk sehingga selama masa pandemi perawat migran yang memiliki peluang transisi pasti berniat pindah haluan untuk bekerja di pabrik.”

Serikat hak pekerja migran serukan pemberdayaan Direct-hiring

Serikat agen penyalur tenaga kerja menilai, penambahan upah perawat migran tetap tak dapat menjadi solusi efektif agar mereka tidak kabur dan pindah ke pabrik. Serikat hak pekerja migran menyerukan bahwa kebijakan Zero Cost atau penyesuaian upah tetap akan merugikan bagi pihak majikan dan PMA. Pemerintah diimbau memberdayakan program Direct-hiring.

Sumber : Warta Berita

Loading

You cannot copy content of this page