KBRI Fasilitasi Kepulangan 818 WNI dari Papua Nugini dan Kepulauan Solomon

Pelayanan dan perlindungan bagi warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri senantiasa menjadi prioritas Pemerintah RI, termasuk melalui peran aktif Perwakilan-Perwakilan Indonesia di berbagai negara sahabat.

Kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) Port Moresby kembali mengadakan program repatriasi mandiri bagi kepulangan sebanyak 127 WNI ke tanah air pada hari Rabu (18/11/2020).

Duta Besar RI untuk Papua Nugini (PNG) dan Kepulauan Solomon, Andriana Supandy ikut mengantarkan para WNI hingga ke Bandara Jackson’s International Port Moresby.

Dubes Supandy mengingatkan kembali agar  para WNI terus melakukan langkah-langkah pencegahan COVID-19 dan mematuhi himbauan dari Pemerintah hingga sesampainya di daerah asal masing-masing.

Dubes Supandy juga menyampaikan apresiasi kepada para WNI yang telah menjaga nama baik Indonesia selama tinggal dan bekerja di PNG.

Sejak terjadinya pembatasan rute penerbangan dari dan menuju Papua Nugini pada bulan Maret 2020, KBRI Port Moresby secara total telah memfasilitasi kepulangan 615 WNI dari berbagai wilayah di Papua Nugini melalui 15 kali program repatriasi mandiri.

Proses repatriasi dari Papua Nugini dilaksanakan melalui dua rute, yaitu rute alternatif Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw – Wutung atau melalui penerbangan khusus menggunakan pesawat charter.

KBRI Port Moresby juga telah melaksanakan dua kali repatriasi mandiri untuk memfasilitasi kepulangan 203 WNI dari wilayah Kepulauan Solomon.

Sehingga total WNI yang telah direpatriasi dari kedua negara sahabat tersebut saat ini berjumlah 818 orang.

Para WNI yang kembali kebanyakan karena mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau habis masa kontrak kerjanya dan tidak diperpanjang karena dampak ekonomi dari wabah COVID-19.

Beberapa lainnya mengalami sakit keras dan harus dirawat ke Indonesia atas permintaan dari pihak keluarga.

Para WNI yang kembali umumnya bekerja pada sejumlah sektor diantaranya kehutanan, pertambangan, perkebunan, kelautan, konstruksi, perhotelan dan restoran.

Sumber : Kemlu