Badan pengawas pemerintah Taiwan dalam konferensi pers pada hari Selasa (11/5/2021) menuntut agar Kementerian Tenaga Kerja (MOL) Taiwan memperbaiki cara mereka mengelola aturan ketenagakerjaan anak buah kapal (ABK) migran yang terlibat dalam penangkapan ikan di pesisir pantai.
Imbauan ini muncul setelah gagal menanggapi kasus seorang agensi tenaga kerja ditemukan diduga terlibat dalam perdagangan manusia pada tahun lalu.
Sebanyak 11.343 orang ABK migran dipekerjakan sebagai nelayan di zona ekonomi eksklusif Taiwan dan MOL Taiwan bertanggung jawab mengelola perekrutan pekerja migran dan menangani kasus penganiayaan atau pelecehan, kata anggota Control Yuan, Wang Mei-yu.
Namun, setelah seorang agensi tenaga kerja, bermarga Huang, didakwa dengan kasus perdagangan manusia pada tahun lalu, pihak MOL Taiwan gagal membuat perbaikan yang relevan, kata Wang.
Melalui pekerjaannya di agen tenaga kerja, perantara tersebut melaporkan beberapa nelayan migran “hilang” dan kemudian mengatur agar mereka bekerja di pekerjaan dimana mereka dieksploitasi oleh majikan mereka, menurut Wang.
Ketika pemilik kapal menugaskan Huang untuk mempekerjakan nelayan migran, dia melaporkan kuota yang membengkak ke MOL Taiwan, sehingga dia dapat mengirim karyawan tambahan untuk bekerja secara ilegal di kapal penangkap ikan lainnya, kata Wang.
Huang didakwa melanggar Undang-Undang Pencegahan Perdagangan Manusia (TPPO) pada bulan Desember tahun lalu, tetapi MOL Taiwan tidak membuat perubahan aktif pada manajemen dan sistem pelaporannya untuk mencegah kasus serupa terjadi kembali, menurut Wang.
Masalah lain yang ditemukan oleh Eksekutif Yuan termasuk kurangnya inspeksi perusahaan agensi tenaga kerja yang bermasalah, kata Wang.
Pekerja migran yang bekerja di perikanan pesisir mengajukan sebanyak 1.521 pengaduan ke MOL Taiwan dari tahun 2017-2019, termasuk laporan bahwa mereka telah dipindahkan secara ilegal ke majikan lain, paspor mereka disita atau gaji mereka dipotong atau ditahan.
Kasus nelayan migran yang “hilang” juga terkonsentrasi di beberapa perusahaan, dengan lima melaporkan lebih dari 100 ABK migran hilang antara tahun 2015-2020, menurut Wang.
Dalam kurun waktu lima tahun tersebut, persentase nelayan migran pendatang pesisir yang dilaporkan “hilang” berkisar antara 5,32 persen hingga 13,96 persen per tahun, jauh lebih tinggi dari 2,73 persen hingga 4,02 persen per tahun untuk pekerja migran di industri lain.
Bahkan setelah menerima keluhan dan laporan ini, MOL Taiwan tidak meningkatkan inspeksi, yang mencerminkan betapa kecilnya mereka menghargai hak-hak pekerja migran yang bekerja di sektor perikanan Taiwan, kata Wang.
Berdasarkan hukum Taiwan, setelah menerima tindakan korektif yang dikeluarkan oleh Eksekutif Yuan, pemerintah Taiwan harus segera melakukan perbaikan atau mengambil tindakan yang sesuai.
Jika Eksekutif Yuan tidak menerima balasan dalam waktu dua bulan, ia dapat meminta rincian lebih lanjut dari departemen yang bersangkutan.
Wang mengatakan bahwa Eksekutif Yuan baru-baru ini meloloskan enam laporan investigasi terkait dengan ABK migran, termasuk mereka yang berada di pesisir dan penangkapan ikan di perairan yang jauh.
Laporan tersebut telah dirujuk ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) di bawah Eksekutif Yuan, yang sedang melakukan penelitian tentang masalah tersebut sehingga hak-hak para pekerja migran di sektor perikanan dapat ditingkatkan, kata Wang.
Sumber : CNEWS匯流新聞網, Storm, CNANews
Berita Terkait
Korban Tewas Akibat Gempa Taiwan Meningkat Menjadi 13 Setelah 3 Mayat Ditemukan di Jalur Pendakian
Seorang Pria Tewas Tertabrak Kereta Api Di Taipei
Cuaca Taiwan Diperkirakan Akan Menjadi Lebih Dingin & Basah Minggu Ini